PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: INOVASI KADO PERNIKAHAN (KONI) DAN SWEET 17 DI KECAMATAN CEPOGO BOYOLALI

Muhammad  Isak

Authors

Muhammad Isak Kantor Kecamatan Cepogo

Keywords:

Kualitas pelayanan publik;, Administrasi Kependudukan;, Inovasi;, Kado pernikahan (KONI);, Inovasi Sweet 17;

Abstract

Salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan administrasi seperti pelayanan penerbitan akte kelahiran, akte kematian, pencatatan perkawinan, dan lain-lain. Pada kenyataannya pelayanan publik di Kecamatan Cepogo belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan tujuan yang di inginkan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mengusulkan inovasi pelayanan publik yang diberi nama “Inovasi Pelayanan Publik Kado Pernikahan (KONI) dan Sweet 17”. Maksud dari inovasi pelayanan publik dalam bentuk kado pernikahan dan sweet 17 adalah sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cepogo. Hasil yang diharapkan pada inovasi pelayanan publik dalam bentuk kado pernikahan adalah dokumen administrasi kependudukan berupa kartu keluarga kedua orang tua mempelai, kartu keluarga mempelai yang sudah terpisah dengan oaring tuanya, dan kartu tanda penduduk kedua mempelai dengan status telah menikah, dan hasil yang diharapkan pada inovasi pelayanan publik berupa sweet 17 terbuatnya kartu penduduk yang pertama bagi anak berusia 17 tahun dengan mudah dan cepat. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut perlu dukungan berbagai pihak, perlu meningkatkan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan dan perlu peningkatan sarana elektronik dalam percepatan program inovasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelayanan.

References

Andhika, L. R., Nurasa, H., Karlina, N., & Candradewini, C. (2018). Logic Model of Governance Innovation and Public Policy in Public Service. Policy & Governance Review, 2(2), 85–98. https://doi.org/10.30589/pgr.v2i2.86

Bappenas.go.id. (2022). Penuhi Hak Atas Dokumen Kependudukan, Bappenas Luncurkan semuatercatat.id | Kementerian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/id/berita/penuhi-hak-atas-dokumen-kependudukan-bappenas-luncurkan-semuatercatatid-HtXej

Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public service innovation: A typology. Public Management Review, 22(11), 1674–1695. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645874

Habib, M., Usman, R., Kusumaningrum, S., & Sari, W. (2021). Memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia harus mulai dari desa. The Conversation. http://theconversation.com/memperbaiki-sistem-administrasi-kependudukan-di-indonesia-harus-mulai-dari-desa-162099

Hameduddin, T., & Engbers, T. (2022). Leadership and public service motivation: A systematic synthesis. International Public Management Journal, 25(1), 86–119. https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1884150

Miao, Q., Eva, N., Newman, A., & Schwarz, G. (2019). Public service motivation and performance: The role of organizational identification. Public Money & Management, 39(2), 77–85. https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1556004

Munro, J. (2020). Leading for collaborative public service innovation. Public Money & Management, 40(4), 316–325. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665391

Novita, D., & Supranoto, D. (2019). A Qualitative Meta-analysis on Studies of Local Level Public Services Innovation in Indonesia.

Nugraheny, D. E. (2020, September 9). Lima Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga Lambatnya Pencetakan e-KTP. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/21165101/lima-keluhan-masyarakat-soal-layanan-administrasi-kependudukan-dari-pungli

Pratama, A. B. (2019). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. Innovation & Management Review, 17(1), 25–40. https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080

Saputro, B. (2017). MANAJEMEN PENELITIAN PENGEMBANGAN ( RESEARCH & DEVELOPMENT ) BAGI PENYUSUN TESIS DAN DISERTASI. Aswaja Pressindo.

Setiabudhi, D. O., Palilingan, T. N., & Kermite, J. A. (2018). Population Administration Policy: An Empirical and Juridical Examination. Brawijaya Law Journal, 5(2), 209–216.

Silalahi, A. (2018, June 11). DEVELOPMENT RESEARCH (PENELITIAN PENGEMBANGAN) DAN RESEARCH & DEVELOPMENT (PENELITIAN & PENGEMBANGAN) DALAM BIDANG PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN, Disampaikan pada Seminar & Workshop Penelitian Disertasi Program Doktoral Pasca Sarjana Universitas Negeri MedanTanggal 3-4 Pebruari 2017. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13429.88803/1

Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 61–70.

Sudrajat, A. R., & Andhika, L. R. (2021). Empirical Evidence Governance Innovation in Public Service. Jurnal Bina Praja, 13(3), 407–417.

Sudrajat, D., Badriatin, T., Setiawan, R., & Sudiarti, S. (2021). Implementation of Population Administration Policy on the Quality of Death Certificate Issuance Services. Indonesian Journal of Social Science Research, 2(1), 33–38. https://doi.org/10.11594/ijssr.02.01.05

Suthira, M., & Novandi, H. (2021). Indonesia Maju dengan Tertib Administrasi Kependudukan. https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=majukan-indonesia-dengan-tertib-administrasi-kependudukan

Wiryanto, W. (2019). Replikasi Model Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, 3(1), 27–40. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v3i1.118

Wiryanto, W. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 4(1), 142–149.